Atasi Dampak Kenaikan PPN, Kementerian Pariwisata Siap Lakukan Ini!

Jakarta, Harian – Kementerian Pariwisata menyikapi kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Kementerian Pariwisata mendukung kebijakan ini.

Menteri Pariwisata Vidiyanti Putri Vardhana mengatakan, kebijakan tersebut sudah pasti dipertimbangkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Presiden Prabowo, meski tidak menutup kemungkinan akan berdampak pada sektor pariwisata.

“Namun jika tahun depan diterapkan dan berdampak pada sektor pariwisata, kami di Kementerian Pariwisata akan berusaha membantu. Misalnya dengan membuat paket perjalanan murah yang bisa memberikan bantuan kepada wisatawan domestik yang terdampak PPN 12%,” ujarnya dalam jumpa pers terakhir tahun ini, Jumat (20/12/2024).

Perlu diketahui bahwa PPN sebesar 12% berlaku untuk seluruh barang dan jasa yang merupakan barang dan jasa kena pajak. Barang-barang yang dikecualikan termasuk makanan untuk kebutuhan dasar, pendidikan dan layanan kesehatan, serta transportasi.

Namun, akan ada lebih sedikit item yang dikecualikan karena makanan premium, pendidikan dan layanan kesehatan premium atau mewah akan dikeluarkan dari daftar.

Selain itu, hanya tiga produk saja, yaitu minyak nabati merek Oilita, tepung terigu, dan gula industri yang akan dikenakan tarif PPN (DTP) pemerintah sebesar 1%, sehingga tarifnya akan tetap sebesar 11% sepanjang tahun 2025.

Sementara itu, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa menjelaskan pihaknya tengah mempersiapkan konsekuensi kenaikan PPN sebesar 12%. Sebab Kemenpar perlu mencapai target kunjungan wisatawan pada tahun 2025.

“Inilah yang mempengaruhi wisatawan domestik. Tapi kalau kita lihat datanya, masyarakat sudah abstain dalam belanja non-esensial selama beberapa tahun terakhir,” jelasnya.

Pada tahun 2025, Kementerian Pariwisata berencana meningkatkan jumlah kunjungan wisman menjadi 14,6–16 juta kunjungan. Sedangkan pergerakan wisatawan nusantara tercatat sebanyak 1,08 miliar.

Menurut Widiyanti, Ni Luh Puspa juga mengatakan Kemenpar akan menyiapkan paket wisata agar masyarakat bisa terus berwisata.

“Nanti kita proyeksikan paket wisata apa yang bisa kita lakukan untuk masyarakat, apa yang bisa kita lakukan untuk mendorong masyarakat pindah dan pergi ke Indonesia,” tutupnya.

(dpu/dpu)

Artikel selanjutnya

PPN 12% Mulai Berlaku 2025, Orang Jatuh dari Tangga!