Dewan Pakar Prabowo Buka Suara Soal Revisi APBN 2025

Jakarta, Harian – Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka, Burhanuddin Abdullah buka suara terkait isu Presiden terpilih Prabowo Subianto mengkaji ulang APBN 2025 yang ditetapkan DPR dan pemerintahan saat ini.

Sementara itu, Burhanuddin tidak menyiratkan pemerintahan Prabowo saat dilantik pada 20 Oktober 2024 akan langsung melaksanakan APBN Perubahan atau APBN-P, namun ia mengatakan pemerintahan baru akan mempertimbangkan pemanfaatan belanja modal yang lebih baik.

“Ada apa, sekarang kita sudah mencobanya tahap demi tahap, misalnya diberikan makanan bergizi gratis sebesar 71 triliun rupiah, nanti kita lihat apakah ada biaya modal yang misalnya harus dikeluarkan, mungkin bisa. ditambahkan atas kebijakan Presiden Prabowo,” kata Burhanuddin usai menghadiri UOB Economic Outlook 2025 di Jakarta, Rabu (25 September 2024).

Meski begitu, Burhanuddin mengakui dengan struktur belanja APBN saat ini, hanya sejumlah kecil dana yang bisa dimiliki pemerintah secara optimal untuk memenuhi kepentingan pembangunan.

Menurut dia, dari total anggaran pemerintah yang kini sekitar Rp3.500 triliun, Rp1.000 triliun digunakan untuk melunasi utang, kemudian Rp1.400 triliun perlu ditransfer ke daerah sehingga hanya tersisa Rp1.100 triliun.

Kecil, presiden tidak bisa berbuat banyak terhadap angka ini, jadi kami fokus pada hal-hal mendasar, tegas Burhanuddin.

Karena terbatasnya dana masyarakat, mantan Gubernur Bank Indonesia periode 2003-2008 ini memastikan pemerintahan Prabowo akan melibatkan sebagian besar pihak swasta.

“Makanya biarlah swasta saja, pemerintah hanya berusaha membuat kebijakan yang mendorong investasi. Kita benar-benar perlu menarik investasi asing karena tabungan domestik bruto kita bisa mencapai sekitar 10% PDB,” kata Burhanuddin.

Selain menarik pihak swasta untuk membiayai program pembangunan, Burhanuddin mengatakan pemerintahan Prabowo juga berniat melakukan pendalaman pasar keuangan untuk meningkatkan pendapatan negara, salah satunya dengan pembentukan badan khusus di bawah Kementerian Pendapatan Negara.

“Karena itu, kita harus menghadapi masalah penciptaan atau pendalaman finansial. Suatu hari saya berpikir mungkin kita bisa melihat kapan Kementerian Pendapatan akan terbentuk. Saya ingin ada sel yang mengkhususkan diri dalam memperdalam masalah keuangan kita. “, dia menekankan.

(R/Y)

Artikel berikutnya

Erik Thohir mengangkat Burhanuddin Abdullah-Andi Arif sebagai Komisaris PLN