Perang Saudara Tetangga RI Memanas, Pemberontak Makin Ganas



tentara-thailand-berlindung-di-dekat-jembatan-persahabatan-thailand-myanmar-ke-2-selama-pertempuran-di-sisi-myanmar-antara-ten_169 Perang Saudara Tetangga RI Memanas, Pemberontak Makin Ganas




Jakarta, Harian – Situasi di bawah junta militer Myanmar semakin tegang setelah kelompok etnis bersenjata Arakan Army (AA) menyatakan telah menguasai penuh wilayah penting di sepanjang perbatasan dengan Bangladesh.

Mengutip AFP, AA mengklaim menguasai penuh seluruh wilayah Maungdaw hingga Minggu, 8 Desember 2024, wilayah yang dihuni lebih dari 110.000 orang, menurut sensus terbaru.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan Selasa malam (12/10/2024), AA juga mengatakan pangkalan terakhir junta di dekat kota Maungdaw jatuh pada Minggu pagi setelah hampir dua bulan pertempuran. Mereka juga menambahkan bahwa mereka telah menangkap beberapa tentara junta, termasuk komandan pangkalan.

Video yang dirilis kelompok tersebut menunjukkan orang-orang yang tampak menyerah kepada aparat keamanan Myanmar muncul dari bangunan yang rusak sambil membawa bendera putih dan potongan busa putih.

Pertempuran itu sendiri telah mengguncang negara bagian Rakhine bagian barat sejak AA menyerang pasukan keamanan pada November 2023. Serangan itu mengakhiri gencatan senjata yang sebagian besar telah dilaksanakan sejak kudeta junta pada tahun 2021.

Militan pertahanan udara telah merebut sebagian besar wilayah di negara bagian tersebut, yang merupakan lokasi proyek pelabuhan yang didukung oleh Tiongkok dan India, dan telah menutup ibukota negara bagian tersebut, Sittwe.

Kota Maungdaw terletak di Sungai Naf, yang memisahkan Myanmar dari Bangladesh, dan merupakan rumah bagi banyak anggota minoritas Rohingya yang teraniaya. Pada bulan Mei, AA mengatakan telah merebut kota Buthidaung, 25 kilometer (15 mil) dari Maungdaw.

Beberapa kelompok diaspora Rohingya kemudian menuduh AA memaksa warga Rohingya mengungsi lalu menjarah dan membakar rumah mereka. Namun, AA menyebut klaim ini sebagai “propaganda”.

Tanggapan pemerintah Indonesia

Melalui Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Roy Soemirat, Indonesia dan ASEAN belum bisa berencana menjatuhkan sanksi terhadap Myanmar meski negara tersebut gagal melaksanakan konsensus lima poin yang disepakati pada tahun 2021.

“Indonesia tidak dalam posisi memberikan sanksi di luar forum Dewan Keamanan PBB (DK PBB),” tegasnya, Senin (16/12/2024).

Ia mengatakan, sanksi merupakan sesuatu yang tidak mudah untuk diterapkan. Pasalnya, sanksi dapat berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat di negara yang terkena sanksi.

“Sanksi harus diterapkan secara seimbang dan tepat sasaran. Oleh karena itu, sanksi tidak bisa diterapkan begitu saja,” imbuhnya.

“Selain itu, penerapan sanksi melalui Dewan Keamanan PBB harus terus dipertimbangkan.”

Selain itu, Roy menjelaskan, negara-negara ASEAN kini telah menugaskan Myanmar untuk menyelenggarakan dialog inklusif antara pihak-pihak yang berkonflik. Namun, dari sisi implementasi, hal ini masih sulit dicapai karena banyak pihak memerlukan kondisi tertentu sebelum dialog dapat berlangsung.

“Setidaknya Anda bisa duduk bersama terlebih dahulu. Namun, masih banyak pihak yang berkonflik yang masih menciptakan prasyarat untuk berdialog,” tambahnya.

Roy kemudian menjelaskan bahwa Indonesia dan ASEAN masih berusaha meyakinkan semua pihak yang berkonflik untuk setidaknya duduk bersama terlebih dahulu untuk memulai pembicaraan damai.

“Jadi sekarang kita berada dalam posisi di mana prasyarat ini tidak berkelanjutan karena dapat menyebabkan diskusi tidak menghasilkan apa-apa.”

(pgr/pgr)

Tonton videonya di bawah ini:

Video: Prabowo Ingin Swasembada Pangan 4 Tahun, Ini Saran Menteri Pertanian SBY



Artikel berikutnya

Perang saudara pecah di negeri ini, pembom tempur Pasar-21 tewas


Post Comment