Prabowo Jawab Komentar Miring Soal Kabinet Gemuk
Jakarta, Harian – Sejumlah kritik ditanggapi Presiden Prabowo Subianto, khususnya dengan menyoroti banyaknya jumlah menteri di Kabinet Merah Putih. Jumlah menteri di pemerintahannya mencapai 48 orang, lebih banyak dibandingkan jumlah menteri di kabinet pemerintahan Indonesia maju era presiden ketujuh Joko Widodo.
“Bapak ibu, jumlah anggota kabinet kita ada 48 menteri. Ada juga lembaga-lembaga yang sangat strategis. Ini memang lebih banyak dibandingkan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya,” kata Prabowo saat rapat paripurna pertama kabinet di Istana Negara, dikutip Antara. Kamis (24). / 10/2024).
Secara pribadi, ia mengakui ukuran kantornya cukup besar. Namun, jumlah tersebut dinilainya wajar mengingat Indonesia merupakan negara besar dengan luas setara benua Eropa. Menurut Badan Informasi Geospasial (BIG), luas daratan Indonesia sendiri adalah 1,92 juta km2 dan luas lautannya 3,25 juta km2, sedangkan luas Eropa 10,9 juta km2.
Wilayah Uni Eropa ini mencakup 27 negara anggota. Menurut Prabowo, di Eropa sendiri ada 27 menteri keuangan, 27 menteri pertahanan, dan 27 menteri dalam negeri. Oleh karena itu, ia tidak merasa aneh jika Indonesia yang terdiri dari 13.466 pulau ini memiliki jumlah menteri yang banyak.
Di sisi lain, ia menilai sistem demokrasi yang dipilih sebagai sistem politik di Indonesia mengharuskan pemerintah memasukkan banyak elemen. Berbeda dengan sistem politik otoriter yang hanya membutuhkan segelintir orang untuk memerintah negara.
“Kami juga memilih sistem politik demokratis. Jika kita adalah negara otoriter, mungkin kita bisa memerintah segalanya dengan jumlah penduduk yang sedikit. Jadi saudara-saudara, tidak masalah, yang penting kita bekerja efisien, yang penting kita tidak bekerja sembarangan,” tegas Prabowo.
Oleh karena itu, tegasnya, dengan jumlah menteri yang banyak, pemerintah harus tetap bertindak efektif. Hal ini termasuk memastikan birokrasi yang tidak rumit dan memangkas pengeluaran pemerintah yang tidak perlu seperti seminar dan perjalanan dinas ke luar negeri.
“Kita harus memimpin dengan memberi contoh, kita fokus pada pembangunan ekonomi untuk kemaslahatan rakyat. Jangan studi banding ke pramuka di negara lain, saya minta efisiensi,” ujarnya.
Namun sejumlah ekonom berpendapat bahwa jumlah anggota pemerintah yang banyak secara otomatis akan membuat pemerintah menjadi tidak efektif dan secara umum tidak membuat pemerintah fleksibel. Salah satu yang mengemukakan pandangan tersebut adalah ekonom senior dan salah satu pendiri Indef, Fadhil Hasan.
Padahal Prabowo ingin kemajuan pesat dalam implementasi berbagai program dan visinya, kata Fadhil dalam diskusi Indef dikutip Rabu (23/10/2024).
Fadhil menilai kantor yang besar ini juga bisa menimbulkan kendala koordinasi. Menurutnya, berdasarkan pengalaman presiden-presiden sebelumnya, koordinasi merupakan isu utama dalam implementasi kebijakan dan program.
“Dengan kabinet yang sangat tebal dan menteri serta lembaga koordinator yang beragam, koordinasi kemungkinan besar akan sulit. Siapa yang bertanggung jawab dan akan terjadi tumpang tindih,” ujarnya.
Senada dengan itu, Ekonom senior Indef Didin S. Damanhuri menilai kabinet yang membengkak akan menimbulkan banyak masalah koordinasi. Ia meyakini, ada kemungkinan Prabowo akan merombak kabinetnya pada tahun depan.
“Tidak menutup kemungkinan komposisi kabinet akan ditinjau kembali ke depan jika dinilai tidak mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%,” ujarnya.
(arj/pengusir hama)
Artikel selanjutnya
Prabowo dikabarkan akan mengumumkan nama kabinetnya pada 20 Oktober 2024.
Post Comment