Siap-Siap! Skenario Terburuk PPN 12%: Warga RI Boikot

Jakarta, Harian – Kebijakan pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada Januari 2025 menimbulkan kekhawatiran di kalangan dunia usaha. Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budiharjo Iduansyah mengatakan kenaikan tersebut berpotensi mempengaruhi perilaku belanja masyarakat bahkan dapat menurunkan daya beli secara signifikan.

Menurut Budihardjo, persoalan kenaikan PPN membuat masyarakat menunda belanja. Padahal, kata dia, seharusnya masyarakat sibuk membelanjakan uangnya. Sebab gerak perekonomian berasal dari peredaran uang konsumen masyarakat.

“Yang saya dengar bukan grosiran, tapi boikot. “Tidak perlu membeli barang.” Hal ini sebenarnya tidak baik karena setiap orang harus mengeluarkan biaya untuk konsumsi. penghematan, perekonomian tidak bergerak,” kata Budihardjo saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (19/11/2024).

Menurutnya, kebijakan kenaikan PPN sebesar 12% menimbulkan efek domino yang ternyata kurang bermanfaat bagi perekonomian. “Kalau semua menahan belanja, maka roda perekonomian akan terhenti. Uang harus diputar agar semua bisa memanfaatkannya,” tegasnya.

Budihardjo menjelaskan, kenaikan PPN sebesar 12% akan menyebabkan kenaikan harga barang pada seluruh barang.

“Untuk pabrik naik 12%, untuk distributor bisa naik 1%, untuk subdistributor naik 1% lagi, perdagangan eceran juga naik 1%. levelnya bisa sampai 5%,” jelasnya.

Akibatnya konsumen cenderung lebih selektif dalam membeli, yang pada akhirnya berdampak pada peredaran uang di pasar.

Diproyeksikan akan turun pada awal tahun

Budihardjo memperkirakan awal tahun 2025 akan menjadi masa sulit bagi sektor ritel. Penjualan diperkirakan turun 50% dibandingkan Desember 2024, ketika masyarakat biasanya berbelanja besar-besaran saat Natal dan akhir tahun.

“Januari biasanya turun, setelah Desember yang naik 30%. Saat orang-orang pergi berbelanja untuk Natal dan akhir tahun, dia rem itu saja. Tapi (dengan mempertimbangkan kenaikan PPN sebesar 12%), saya khawatir di sana akan turun lebih jauh lagi. “Dibandingkan Januari tahun lalu, penurunannya mungkin sekitar 15-20%,” ujarnya.

Budihardjo berharap pemerintah mempertimbangkan dampak lebih luas dari kebijakan kenaikan PPN ini, terutama terhadap daya beli masyarakat dan perekonomian nasional.

“Terkadang pemerintah membuat pernyataan yang diinginkannya mengambilnya PPN, semua ini merusak situasi. Hanya saja ketika ada pernyataan ingin bangkit, itu sudah diboikot. Itu sebenarnya pemerintah biarkan saja “Cuma aman semua, bisa dapat 5% (pertumbuhan ekonomi),” tutupnya.

(Oh)

Artikel selanjutnya

Kenaikan PPN menjadi 12% mungkin ditunda: dua usulan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia